Beranda- Program Studi
- S1 Ilmu Pemerintahan
BerandaBaik
Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIBBA didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 80/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER dan STKIP Bale Bandung menjadi Universitas Bale Bandung. Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA merupakan salah satu program studi unggulan yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Sejak berdiri, Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIBBA berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan, perkembangan demokrasi, serta tantangan tata kelola publik di era global dan digital. Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan analitis dan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pelayanan publik masa kini. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa mempelajari berbagai aspek penting pemerintahan, mulai dari sistem dan struktur pemerintahan, kebijakan publik, administrasi negara, pemerintahan daerah dan desa, demokrasi dan politik lokal, hingga tata kelola pemerintahan digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Kurikulum dirancang selaras dengan perkembangan terkini, termasuk isu good governance, smart government, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek keilmuan ini dirancang dalam sebaran mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dan keahlian dalam bidang ilmu pemerintahan. Kemampuan adaptasi terhadap pemerintahan digital (e-government dan smart government) menjadi keunggulan Lulusan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Lulusannya pun dapat berperan dalam merancang sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, baik di sektor publik maupun dalam kerja sama pemerintah dengan pihak non-pemerintah. Profil lulusan Prodi IP ini relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan agenda nasional transformasi digital sektor publik. Dengan kepekaan sosial dan pemahaman konteks lokal, Lulusan Prodi IP mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, profil lulusan ini sangat relevan dengan kebutuhan penguatan pemerintahan lokal dan pembangunan desa di Indonesia. selain itu, Lulusan Prodi IP juga memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dasar maupun terapan, menyusun laporan penelitian, policy brief, dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada pemecahan masalah pemerintahan dan pembangunan daerah. Profil Lulusan Prodi IP FISIP UNIBBA ini menjadi landasan bagi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister dan karier akademik. Setelah lulus dan menyelesaikan pendidikan sebanyak 146 SKS di Program Studi Ilmu Pemerintahan, lulusannya akan menyandang gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan atau disingkat S.I.P.
Prospek Karier bagi lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA dirumuskan sebagai gambaran peran dan kompetensi profesional yang dapat dijalankan di dunia kerja oleh lulusan dari Prodi Ilmu Pemerintahan setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), serta disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan nasional di era transformasi digital dan berbasis STEM. Lulusan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki prospek karier yang luas di sektor publik dan swasta, dengan fokus utama pada birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Posisi populer mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), analis kebijakan, konsultan pemerintahan, anggota legislatif (DPR/DPRD), peneliti, serta staf di LSM atau organisasi non-profit. Berikut merupakan prospek kerja dan kariernya secara lebih terinci, di antaranya sebagai (1) Analis Kebijakan Publik dan Pemerintahan, memiliki prospek untuk berkiprah di instansi pemerintah, lembaga legislatif, lembaga riset kebijakan, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi kebijakan, (2) Aparatur dan Profesional Pemerintahan Daerah, memiliki prospek untuk menjadi aparatur dan tenaga profesional di lingkungan pemerintahan, khususnya pada tingkat daerah dan desa, dengan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan, administrasi publik, serta tata kelola pelayanan publik, dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip good governance, (3) Perancang dan Inovator Pelayanan Publik, memiliki prospek berkarier sebagai perancang dan inovator pelayanan publik yang mampu mengembangkan model dan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi, (4) Pendamping Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memiliki prospek kerja khususnya dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan kebijakan desa, serta penguatan partisipasi masyarakat, (5) Peneliti dan Asisten Peneliti di Bidang Pemerintahan, memiliki prospek karier sebagai peneliti atau asisten peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan dan kebijakan publik, serta (6) Aktivis dan Praktisi Organisasi Masyarakat Sipil, memiliki prospek karier sebagai aktivis atau praktisi organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam advokasi kebijakan, pengawasan pemerintahan, serta penguatan demokrasi dan partisipasi publik, dengan bekal etika publik, nilai demokrasi, dan literasi digital, dapat menggunakan teknologi dan media digital secara bertanggung jawab untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Materi pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta dinamika tata kelola negara dan pemerintahan lokal. Seluruh materi disusun secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE), serta selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional, transformasi digital pemerintahan, dan pendekatan STEM di bidang ilmu sosial. Pembelajaran diawali dengan penguatan dasar-dasar keilmuan Ilmu Pemerintahan yang memberikan landasan konseptual mengenai negara, kekuasaan, sistem pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa diarahkan untuk memahami struktur dan proses pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dinamika politik yang memengaruhi pengambilan keputusan publik. Selain itu, berbagai kegiatan seperti misalnya magang dan praktikum juga dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah-mata kuliah tertentu. Pemahaman ini menjadi pijakan utama bagi mahasiswa dalam membaca dan menganalisis berbagai persoalan pemerintahan secara kritis. Selanjutnya, materi pembelajaran menitikberatkan pada kebijakan publik dan administrasi pemerintahan sebagai inti dari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa mempelajari bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta bagaimana birokrasi bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Materi ini mendorong mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi masalah publik, menyusun alternatif kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang berbasis data, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai ciri khas Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA, materi pemerintahan daerah dan desa mendapat porsi penting dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai desentralisasi, otonomi lokal dan daerah, tata kelola pemerintahan lokal, serta peran strategis desa dalam pembangunan nasional. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami realitas pemerintahan lokal secara kontekstual dan berkontribusi dalam penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa. Materi pembelajaran juga mengintegrasikan kajian demokrasi, politik lokal, dan tata kelola pemerintahan. Mahasiswa diajak untuk memahami praktik demokrasi, pemilu, relasi kekuasaan, serta peran aktor-aktor politik dan masyarakat sipil dalam sistem pemerintahan melalui kegiatan seperti magang di lembaga-lembaga politik. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mendukung kemampuan analitis dan riset, materi metodologi penelitian dan analisis data pemerintahan diberikan secara berjenjang. Mahasiswa mempelajari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta penulisan karya ilmiah dan laporan kebijakan. Pembelajaran ini diarahkan agar mahasiswa mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, materi transformasi digital pemerintahan menjadi bagian penting dalam kurikulum. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep e-government, smart government, sistem informasi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi dan data dalam proses kebijakan publik. Pendekatan ini mencerminkan integrasi STEM dalam Ilmu Pemerintahan, dengan tujuan membekali lulusan agar adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu berinovasi dalam pelayanan publik. Materi pembelajaran juga mengaitkan penyelenggaraan pemerintahan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan tantangan kontemporer. Mahasiswa mempelajari kebijakan pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan, ketimpangan sosial, serta implikasi globalisasi terhadap pemerintahan nasional dan lokal. Dengan demikian, mahasiswa memiliki perspektif jangka panjang dan mampu melihat pemerintahan sebagai instrumen strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain aspek kognitif dan keterampilan, materi etika publik maupun etika pemerintahan, kepemimpinan, dan pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi pada pembelajaran mata kuliah lain seperti kewargangeraan dan pancasila menjadi bagian integral dalam pembelajaran. Materi ini bertujuan membentuk karakter lulusan yang berintegritas, beretika, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender. Untuk memastikan keterpaduan antara teori dan praktik, pembelajaran dilengkapi dengan kegiatan praktik lapangan, magang, kuliah kerja nyata tematik, studi kasus, dan proyek berbasis masalah. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam konteks nyata penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan, materi pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Bale Bandung dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman keilmuan yang kuat, keterampilan analitis dan praktis, integritas moral, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pemerintahan modern.
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
